BANDARLAMPUNG : Partai Hanura memprioritaskan membentuk koalisi dengan partai-partai pendukung pemerintah dalam pemilihan kepala daerah 2018 mendatang.
Dewan Pimpinan Pusat Hanura menilai koalisi tersebut bisa lebih mudah dan nyaman. “Kami akan merasa lebih nyaman kalau (koalisi) pengurus DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota sama dengan koalisi di pusat,” kata Ketua DPP Partai Hanura Fauzi Amru, di Rapimnas Hanura, di Bali, Sabtu (5/8/2017).
Menurut dia, hal tersebut akan memudahkan partai melakukan sosialisasi dan mempromosikan Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang. Hanura telah menyatakan kembali mendukung Jokowi dalam pemilihan presiden 2019. Selain Hanura, PPP, Partai Nasdem dan Partai Golkar juga telah menyatakan mendukung Jokowi.
Tinggal PDIP, PKB dan PAN, partai yang mendukung pemerintah belum mendeklarasikan dukungannya untuk pilpres 2019.
Pada pilkada serentak 2018, menurut Fauzi, Hanura telah mempersiapkan diri untuk mengikuti pertarungan di 147 daerah, dari 171 daerah yang menggelar pilkada serentak.
Untuk diketahui, Tim Pilkada Daerah (TPD) DPD Partai Hanura Lampung menyetor tiga nama ke DPP sebagai bakal calon Gubernur Lampung, yaitu Ridho Ficardo yang juga Ketua Dmokrat Lampung, Mustafa (Ketua NasDem Lampung), dan Arinal Djunaidi (Ketua Golkar DPD Lampung).
Sedangkan untuk wakil, Frans Agung MP menjadi satu-satunya nama bakal calon yang diajukan.
Menurut Ketua TDP Hanura Lampung, Yozi Rizal, setelah nama-nama itu diserahkan, penilaian selanjutkan berada di DPP. Namun, salah satu alat ukurnya adalah penilaian dari DPD.
“Kita (DPD) memang tidak melakukan survei. Kalaupun ada, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang melakukannya. Nama-nama para bakal calon ini kita ajukan ke DPP dan yang akan menjadi alat ukur adalah survei DPP serta persentase penilaian dari kita di daerah,” ujarnya, belum lama ini.
Mantan Ketua DPC Way Kanan itu mengatakan Hanura tidak akan memaksakan diri mengajukan pasangan calon Gubernur dari kader internal. “Hanura ini kecil, di legislatif hanya punya 2 kursi, jadi tidak banyak menuntut calon harus berpasangan dengan kader internal, kecuali kalau bakal calon menginginkan,” tutup Yozi.(SINGGIH/RILIS)
