BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung mengimbau masyarakat bisa turut menilai pelayanan publik dijajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebab, aspek tersebut menjadi prioritas utama dalam reformasi birokrasi, sehingga perlu adanya terobosan dan percepatan dalam peningkatan pelayanan publik.
Penjabat Sekretaris Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, menjelaskan jajaran terus melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kualitas yang diharapkan oleh masyarakat serta meningkatkan hasil penilaian dari Ombudsman dalam bidang pelayanan publik.
"Berbagai perbaikan itu sudah kami lakukan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, seperti kalau awalnya masih menggunakan manual sekarang kami ubah menjadi sistem elektronik, sehingga prosesnya pun lebih cepat," kata Hamartoni, Rabu (20/6/2018).
Menurutnya, fungsi utama pemerintah melayani masyarakat harus benar-benar dilaksanakan, sehingga pemerintah perlu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu cara dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melengkapi berbagai variabel penilaian dan indikator berdasarkan UU Nomor 25/2009.
"Diharapkan seluruh pelayanan publik itu bisa berkoordinasi dan bersinergi, sehingga setiap OPD dapat meningkatkan dan memperbaiki sarana dan prasarana di bidang pelayanan publik," jelasnya.
Objek penilaian yang segera dilakukan Ombudsman berupa produk pelayanan publik dari OPD dengan unsur pengawas pelayanan publik di sektor internal terdiri dari Kepala OPD dan Inspektorat, sedangkan di sektor eksternal adalah masyarakat, DPRD, dan Ombudsman.
"Masyarakat juga bisa memberikan penilaian dan memberikan kritikan, bila ada OPD yang memberikan pelayanannya kurang baik dan kami tidak segan-segan berikan sanksi," tutunya (*)
0 Post a Comment/Comments:
Posting Komentar