TPP 12 OPD Terancam Ditunda, Gegara RUP LKPP

BANDARLAMPUNG (ANSebanyak 48 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung baru ada 13 OPD yang sudah 100%  menginput di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sementara ada 12 OPD yang sudah menyelesaikan lebih dari 50% 12 OPD. Sementara 20 OPD baru 1-50%. Sanksi bagi OPD,  berupa sanksi administrasi dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di tunda

“Iya Alhamdulillah seluruh OPD di lingkungan Pemprov Lampung sudah selesai menginput rencana umum pengadaan melalui website SIRUP LKPP,”kata Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setprov Lampung, Slamet Riyadi, Jumat (25/3).

Dia mengatakan total paket yang akan dilakukan pengadaan tahun ini Pemprov Lampung ada sebanyak 10.880 paket. Jumlah tersebut membutuhkan dana sekitar Rp3,35 triliun.

Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setprov Lampung, Kusnardi mengatakan seluruh OPD harus menyelesaikan sebelum 19 Maret mendatang.

Untuk itu, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setprov Lampung diminta untuk membantu sejumlah OPD terkait yang belum mengisi sepenuhnya bahkan belum mengisi sama sekali RUP dalam aplikasi SIRUP LKPP.

“Saya minta Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk membantu. Karena jika melewati waktu yang sudah ditentukan, akan ada sanksi,” beber Kusnardi.

Sanksi yang dapat bisa berupa sanksi administrasi dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di tunda. Karenanya, Kusnardi menekankan pada OPD segera mengisi RUP tersebut.

Dari informasi masyarakat, dari total 48 OPD Pemprov Lampung baru ada 13 OPD yang sudah 100% menyelesaikan RUP. Sementara ada 12 OPD yang sudah menyelesaikan lebih dari 50% 12 OPD. Sementara 20 OPD baru 1-50%.

“Yang sudah selesai itu diantaranya Inspektorat, Bappeda, Pengadaan Barang dan Jasa. Karenanya kami minta tadi yang belum untuk segera mengisi, dan yang belum seluruhnya mengisi saya minta segera diselesaikan, harus 100%,” tambahnya

3/26/2022 10:27:00 AM